KARAWANG – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun 2026 di SD Negeri Langgensari I, Desa Langgensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang diduga tidak dilaksanakan secara maksimal. Proyek senilai Rp772.094.347 itu kini menjadi sorotan .
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan ini mencakup 5 item pekerjaan utama. Yakni rehabilitasi ruang kelas, pembangunan kamar mandi/WC baru, rehabilitasi kamar mandi, pembangunan ruang UKS, dan penataan lingkungan sekolah. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari kalender, terhitung sejak 13 Juni 2026 hingga 11 Oktober 2026, dan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP.
Namun, pantauan langsung di lokasi pada [isi tanggal] menunjukkan kondisi yang berbeda. Progres pekerjaan di lapangan dinilai berjalan lambat. Material bangunan seperti batako, pasir, dan besi beton terlihat dibiarkan berserakan di area sekolah tanpa ada penataan khusus. Padahal area tersebut masih aktif digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa.
Lebih lanjut, pada bagian rehab ruang kelas, pemasangan struktur baja ringan sudah dilakukan. Tetapi pengerjaan struktur pondasi dan kolom besi beton dinilai belum rapi. Bekisting dan adukan cor juga terlihat belum sesuai standar. Sementara untuk pembangunan kamar mandi baru dan ruang UKS, pasangan bata baru sebatas beberapa baris dan belum ada tanda-tanda percepatan pekerjaan.
Kami warga sangat mengapresiasi adanya bantuan dari pemerintah pusat. Tapi kalau lihat di lapangan, kami menduga pengawasannya kurang. Besi beton, baja ringan, dan material lainnya dibiarkan begitu saja. Kami takut kualitasnya tidak sesuai RAB dan waktunya molor," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang dan pihak Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen untuk segera turun ke lapangan. Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja P2SP. Transparansi penggunaan anggaran dan peningkatan mutu pekerjaan menjadi tuntutan utama agar dana APBN yang besar bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa.
"Ini bukan uang sedikit. Hampir 772 juta. Jangan sampai hasilnya asal jadi. Anak-anak kami berhak dapat sekolah yang layak, aman, dan selesai tepat waktu," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah dan P2SP SD Negeri Langgensari I belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan keterangan terkait progres dan kendala yang dihadapi di lapangan.
( Lili Efendi )