KARAWANG | Di tengah gencarnya kampanye moral, integritas, dan pelayanan publik, masyarakat justru kerap disuguhi kabar yang berulang: dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum pejabat, aparatur pemerintah, hingga tokoh publik. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, organisasi pemerintahan, hingga pejabat yang menduduki jabatan strategis, isu semacam ini seolah tidak pernah benar-benar hilang dari perbincangan publik.
Tentu, setiap dugaan harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Tidak semua isu yang beredar dapat dibuktikan kebenarannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kasus demi kasus terus bermunculan dan menimbulkan persepsi bahwa perilaku menyimpang di kalangan sebagian pejabat telah menjadi sesuatu yang dianggap biasa.
Padahal, jabatan publik bukan sekadar soal kewenangan dan fasilitas. Jabatan adalah amanah yang melekat dengan tanggung jawab moral. Seorang kepala desa, lurah, camat, kepala dinas, anggota legislatif, maupun pejabat negara lainnya bukan hanya dinilai dari capaian program kerja, melainkan juga dari integritas dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat berhak bertanya: bagaimana mungkin seorang pejabat mampu mengurus kepentingan publik jika urusan rumah tangganya sendiri dipenuhi persoalan yang berujung pada skandal? Bagaimana mungkin seorang pemimpin berbicara tentang etika kepada bawahannya jika dirinya sendiri menjadi bahan pembicaraan karena perilaku yang dianggap tidak pantas?
Fenomena ini bukan sekadar masalah pribadi. Ketika seorang pejabat menggunakan jabatan, kekuasaan, pengaruh, atau fasilitas negara untuk membangun hubungan di luar pernikahan yang sah, maka persoalan tersebut telah memasuki ranah kepentingan publik. Sebab, jabatan yang diberikan rakyat tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi yang berpotensi merusak citra institusi.
Lebih memprihatinkan lagi apabila hubungan-hubungan tersebut melibatkan ketimpangan kekuasaan. Ketika seorang atasan menjalin relasi dengan bawahan, muncul pertanyaan tentang profesionalisme, objektivitas, hingga potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam kondisi tertentu, hal itu bahkan dapat mengganggu iklim kerja dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi.
Di banyak daerah, termasuk Karawang, masyarakat sering mendengar bisik-bisik tentang oknum pejabat yang diduga memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain di luar istri sahnya. Sebagian menjadi konsumsi media sosial, sebagian lagi hanya beredar dari mulut ke mulut. Meski tidak semua dapat dibuktikan, ramainya isu tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang tidak boleh dianggap remeh.
Ironisnya, sebagian pejabat justru terlihat lebih sibuk menjaga citra dibanding menjaga perilaku. Foto kegiatan dipublikasikan setiap hari, slogan integritas dipasang di berbagai sudut kantor, namun di balik itu muncul cerita-cerita yang bertolak belakang dengan nilai yang mereka kampanyekan.
Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Namun masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang memiliki rasa malu, tanggung jawab moral, dan kesadaran bahwa setiap tindakannya akan menjadi sorotan publik.
Pejabat publik harus memahami bahwa jabatan bukan tameng untuk melakukan apa pun sesuka hati. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tuntutan moral yang harus dijaga. Ketika seorang pejabat gagal menjaga integritas pribadinya, maka yang tercoreng bukan hanya nama dirinya, tetapi juga institusi yang dipimpinnya.
Sudah saatnya budaya permisif terhadap perilaku tidak etis dihentikan. Pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan instansi terkait harus berani menegakkan aturan disiplin secara tegas tanpa pandang bulu. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa hukum dan etika hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara pejabat mendapatkan perlakuan istimewa.
Pada akhirnya, rakyat memilih pemimpin untuk menjadi teladan, bukan menjadi bahan gunjingan. Sebab jabatan boleh diperoleh melalui proses politik atau birokrasi, tetapi kehormatan hanya bisa dipertahankan melalui integritas.
Dan ketika seorang pejabat kehilangan integritasnya, sesungguhnya ia telah kehilangan hal paling berharga dari sebuah jabatan: kepercayaan rakyat.
(Penulis : Syuhada Wisastra, Ketua IWO Indonesia DPD Karawang)